Ministry of Transportation (Kemenhub) admitted they satisfy with the cooperation with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) in completing project financing without using state money. After LRT Jabodebek, Ministry of Transportation claimed to have prepared an advanced project for cooperation with Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
According to Minister of Transportation Budi Karya, SMI provides services not only about finance but also institutional and legal.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku puas atas kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam menyelesaikan pembiayaan proyek tanpa menggunakan uang negara. Setelah LRT Jabodebek, Kemenhub mengaku sudah menyiapkan proyek lanjutan untuk dikerjasamakan dengan Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya, SMI memberikan pelayanan (service) tidak hanya mengenai keuangan (finance) tapi juga berkaitan dengan kelembagaan dan legal.
"Bagi Kemenhub legal kita tahu hanya case, tapi legal mengenai apalagi pendanaan kita gak tahu. Nah ini saya pikir era yang bagus supaya bisa dilaksanakan di daerah-daerah," tuturnya, di Grand Ballroom, Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (15/3/2018).
Budi melanjutkan, proyek pembiayaan infrastruktur memang perlu dikembangkan supaya tidak bergantung pada APBN saja. Seperti halnya LRT Jabodebek, tadinya Kemenhub hanya andalkan APBN, tapi setelah koordinasi dengan SMI ternyata ada format baru.
"Untuk Kemenhub ini pertama kali dan Kami akan menyusul yang minggu depan akan dilelang Makasar-Pare-Pare, itu proyek kereta api dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan SMI. Saya juga akan berlakukan di Bandara Tarakan, Labuan Bajo, Mutiara, terus di Lampung, serta Pelabuhan Bao-bao dan seterusnya," tuturnya.
Budi menerangkan, untuk format pembiayaan proyek yang melibatkan SMI dan PII masih dalam pembahasan seperti apa. Ada dua format, pertama mencarikan swasta untuk membiayai, dan kedua membantu supaya dapat available payment.
Link
