berita     September 9, 2020

Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia Tandatangani Kerjasama Proyek GREM

Jakarta, 03/09/2020 – Pada tanggal 28 Agustus 2020 dilakukan penandatanganan kerja sama pembiayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia untuk proyek GREM (Geothermal Resource Risk Mitigation Facility). Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, sedangkan dari pihak Bank Dunia diwakili oleh Country Director untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen. Komitmen pembiayaan yang telah disepakati sebesar USD 150 juta yang berasal dari IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) dan USD 40 juta dari dana CTF (Clean Technology Fund).

Proyek GREM ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan dan mitigasi risiko atas kegiatan eksplorasi panas bumi, baik yang akan dilakukan oleh pengembang sektor publik (BUMN) maupun sektor swasta (Badan Usaha). Fitur khusus GREM adalah tersedianya fasilitas derisking atau skema risk sharing, dimana dalam hal terjadi kegagalan eksplorasi,  pengembang tidak sepenuhnya menanggung risiko dan biaya eksplorasi. Keberadaan fasilitas pembiayaan dengan fitur derisking untuk pengembangan di hulu (upstream), akan menurunkan risiko eksplorasi sebagai risiko terbesar yang dihadapi oleh pengembang panas bumi. Dengan berkurangnya risiko di tahap ini, maka akan mendorong kegiatan eksplorasi semakin masif dan selanjutnya meningkatkan minat investor untuk berpartisipasi di sektor panas bumi.

Bagi Indonesia sebagai pemilik potensi panas bumi terbesar di dunia (40% potensi panas bumi dunia), GREM memiliki berbagai makna strategis, antara lain:

Pertama, mendukung sektoral, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan percepatan pengembangan panas bumi sebagai sumber energi untuk menghasilkan tenaga listrik atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dalam rangka menuju ketahanan energi nasional melalui pencapaian target bauran energi dari unsur Energi Baru dan Terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Kedua, peningkatan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi yang berkelanjutan dan rendah karbon merupakan kontribusi nyata yang signifikan dalam mendukung komitmen Pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim. Hal ini sejalan terhadap komitmen Paris Agreement 2015, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang Undang nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Komitmen nyata melalui pengembangan panas bumi ini akan meningkatkan leverage Pemerintah Indonesia dalam interaksi global dan diplomasi internasional.

Ketiga, sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk memperbaiki kegagalan pasar yang saat ini masih terjadi di sektor panas bumi, yaitu saat kegiatan eksplorasi semakin sulit dilakukan karena risiko yang tinggi dan tidak bankable untuk melakukan akses terhadap pembiayaan konvensional. Terlebih lagi untuk lapangan panas bumi dengan tingkat keekonomian yang relatif marjinal dan tersebar di wilayah nusantara. Fasilitas GREM merupakan representasi komitmen kuat pemerintah didalam menyediakan sumber pembiayaan khusus yang inovatif bagi pengembang.

Keempat, keberadaan GREM semakin melengkapi dan memperkuat skema pembiayaan khusus untuk sektor panas bumi yang sudah tersedia sebelumnya, yaitu Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (Dana PISP) yang ditujukan untuk government drilling dan SoE drilling serta proyek Geothermal Energy Upstream Development Programme (GEUDP) yang ditujukan hanya untuk government drilling. Oleh karenanya, untuk semakin meningkatkan workability skema GREM, Pemerintah memiliki komitmen untuk mengalokasikan USD 150 juta dari Dana PISP sebagai porsi derisking pada skema GREM yang diakses oleh pengembang BUMN. Sedangkan bagi pengembang swasta, sumber derisking berasal dari hibah Green Climate Fund (GCF).

Proyek GREM dilaksanakan melalui mekanisme SLA (Subsidiary Loan Agreement) dari pemerintah kepada BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang sekaligus bertindak sebagai Executing Agency. Selanjutnya PT SMI akan mengelola dan menyalurkan fasilitas GREM kepada para pengembang. Khusus untuk pengembang BUMN (skema SOE drilling) penyaluran berdasarkan penugasan khusus dari Menteri Keuangan, sedangkan untuk pengembang swasta (skema private drilling) penyaluran dilakukan melalui kesepakatan business to business. Hal ini sejalan dengan mandat PT SMI sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan yang bergerak dalam bidang pembiayaan pembangunan, khususnya infrastruktur. Bagi PT SMI sendiri, pengelolaan terhadap GREM merupakan proyek pembiayaan panas bumi ketiga setelah Dana PISP dan GEUDP.

Sumber: www.djppr.kemenkeu.go.id

 

Informasi lebih lanjut terkait skema GREM dapat dilihat pada tautan berikut.

Related Posts