berita     July 28, 2020

SMI Relaksasi Syarat Pinjaman Pemda untuk Pemulihan Ekonomi

Pemerintah pusat memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Penyaluran pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ini diberikan kepada daerah yang mengalami tekanan ekonomi imbas pandemi covid-19.

Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad mengatakan syarat utama daerah supaya mendapat pinjaman adalah terdampak pandemi covid-19. Meski hampir semua daerah terdampak, PT SMI berharap daerah lain juga bisa ikut mengajukan pinjaman.

“Besar harapan kami provinsi lain ikut dalam program pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi nasional ini,” kata dia dalam webinar economic update dengan tema ‘Wajah Perekonomian Indonesia Pada Era New Normal’ di Jakarta, Senin, 27 Juli 2020.

Setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat, saat ini PT SMI juga tengah melakukan koordinasi penyaluran pinjaman daerah dengan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur. Selain itu, PT SMI berharap bisa menjalin kerjasama serupa dengan Provinsi Sulawesi Selatan.

Edwin menambahkan, syarat lain yang harus dipenuhi daerah sebenarnya sama saja dengan pinjaman daerah untuk program reguler dari PT SMI. Namun karena dalam masa kedaruratan akibat pandemi, PT SMI memberikan relaksasi untuk pinjaman daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

“Dalam prosesnya ada relaksasi dan simplifikasi, misalnya terkait persetujuan dari DPRD yang dalam pinjaman reguler itu menjadi syarat yang harus dipenuhi depan. Namun khusus terkait pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi nasional ini cukup dengan surat pemberitahuan dalam 5 hari setelah surat disampaikan ke Kemenkeu itu dapat dianggap disetujui oleh kami sehingga daerah bisa dipertanggungjawabkan ke DPRD terkait dengan APBD revisi sebagai akibat dari tambahan pinjaman yang menjadi elemen financing dalam APBD- Perubahan tersebut,” jelas dia.

Selain itu, jika dalam pinjaman biasanya studi kelayakan (feasibility study) harus disertakan di depan, namun dalam pinjaman untuk pemulihan ekonomi nasional ini pemerintah daerah cukup menyertakan kerangka acuan kerja bahwa proyek tersebut memang ada dalam APBD.

“Jadi simplifikasi dan relaksasi proses persetujuan di kami yang lebih mudah dan cepat diharapkan bisa mempercepat disbursement karena tujuan utamanya adalah percepatan pemulihan ekonomi dan menggerakan sektor riil. Ini yang kami harapkan pinjaman ini bisa memulihkan proyek yang terkendala sumber dana dalam APBD,” pungkasnya.

Pada tahap awal ini, Pemprov DKI Jakarta mengajukan pinjaman sebesar Rp12,5 triliun yang terdiri dari Rp4,5 triliun untuk tahun ini dan Rp8 triliun untuk tahun depan. Sementara Pemprov Jabar mengajukan pinjaman sebesar Rp4 triliun yang terdiri dari Rp1,9 triliun di 2020 dan Rp2,09 triliun di 2021.

Dana yang disalurkan merupakan dana dari anggaran pemerintah pusat sebesar Rp10 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, PT SMI juga menyiapkan dana tambahan sebesar Rp5 triliun untuk pinjaman pemerintah daerah.

Sumber: medcom.id

Related Posts