Kolaborasi Special Mission Vehicles feat. Tompi – Optimis Lewat Nada

Dunia sedang mengalami kondisi yang tidak biasa karena pandemi Covid-19 berimbas tidak hanya kepada aspek kesehatan, ekonomi dan sosial. Kondisi masyarakat Indonesia ikut terguncang dan mengakibatkan banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keluarganya.

Bulan suci Ramadhan tahun ini pun kita jalani dengan tidak biasa. Di bulan yang seharusnya kita fokus pada ibadah dan berbahagia bersama keluarga, ternyata banyak yang harus kehilangan pekerjaan dan tidak sanggup untuk melanjutkan usahanya. Banyak sekali keceriaan dan senyuman saudara sebangsa kita yang mulai hilang terhapus oleh tetes air mata dan penderitaan tak terkira.

Karena itu kami, Special Mission Vehicles (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, yang terdiri dari PT SMI, PT Geo Dipa Energi, PT IIF, LMAN, LPEI, PT PII, dan PT SMF, berinisiatif dan bersinergi, bergandengan tangan melakukan aksi penggalangan dana untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Aksi ini dilakukan melalui konser musik virtual dan berkolaborasi dengan Tompi, penyanyi kelahiran Lhokseumawe, Aceh, yang memiliki kecintaan serta kepedulian yang tinggi terhadap kehidupan sosial saudara sebangsa. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan Kitabisa.com yang membantu menyalurkan bantuan ke para pihak yang betul-betul membutuhkannya.

Melalui sinergi ini, SMV ingin menyebarkan semangat positif dan optimis kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan menyadarkan masyarakat bahwa kita bisa dan mampu untuk bangkit dari kondisi yang sulit akibat Covid-19 serta melanjutkan kehidupan normal seperti sediakala. Mari jadikan ini sebuah pengingat, bahwa kebaikan tidak mengenal perbedaan, bahwa kita adalah Satu Indonesia.

Bagi SMIers yang ingin ikut berpartisipasi dapat mengakses https://kitabisa.com/campaign/smvpeduli.

#SMVPeduli
#GandengTanganBersama
#SemangatuntukIndonesia

PLN dan SMI Teken MoU Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Berbasis SDG

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menandatangani Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dalam kerjasama pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) berbasis platform Sustainable Development Goals (SDG) Indonesia One.

Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly mengungkapkan, kerjasama ini menjadi salah satu langkah sinergi BUMN antara PLN dan SMI untuk merealisasikan target pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

“Dan PP Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, yaitu tercapainya bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025,” kata Sinthya dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Sabtu (16/5).

Adapun, penandatanganan MoU ini telah dilakukan secara sirkuler oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dan Direktur Utama SMI Edwin Syahruzad, Kamis (14/5).

Menurut Sinthya, hal ini juga bagian dari partisipasi Indonesia dalam Agenda 2030 yang dicanangkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mencapai 17 target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG).

Salah satu targetnya ialah energi yang terjangkau dan bersih (affordable and clean energy), yakni memastikan tersedianya akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern bagi semua orang pada tahun 2030.

Selain itu, target penurunan gas rumah kaca adalah sebesar 29% pada tahun 2030, dimana sektor energi ditargetkan berkontribusi sebesar 314 juta ton gas karbondioksida (CO2). Dalam upaya tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membentuk platform “SDG Indonesia One” untuk memobilisasi sumber daya keuangan publik dan swasta melalui skema pembiayaan bersama.

Hal tersebut dilakukan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang terkait dengan pencapaian SDG, termasuk proyek pengembangan EBT pada sektor ketenagalistrikan. “Kerjasama ini bagi PLN dan SMI adalah implementasi dari inisiatif strategis kedua perusahaan,” imbuhnya.

Sebagai perusahaan setrum plat merah, PLN pada 21 April 2020 baru saja meluncurkan program Transformasi PLN yang salah satunya adalah inisiatif green, yang mana PLN akan mendorong dan mempercepat eksekusi program EBT di Indonesia.

Di lain pihak, SMI mengimplementasikan platform SDG Indonesia One, yang mencakup empat jenis pilar, yaitu: (i) Fasilitas Pengembangan, (ii) Fasilitas De-Risking, (iii) Fasilitas Pembiayaan, dan (iv) Dana Ekuitas.

Karakteristik skemanya sesuai untuk kebutuhan pengembangan EBT di Indonesia yang selama ini menemui beberapa kendala. Antara lain tingginya risiko eksplorasi dan pengembangan, bankability proyek, skema tarif dan skema pembiayaan proyek.

Oleh karenanya, sinergi PLN dan SMI sangat tepat dilakukan untuk mendorong tercapainya target Pemerintah untuk SDG energi yang terjangkau dan bersih.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2019-2028, rencana penambahan kapasitas pembangkit EBT adalah sebesar 16.765 GW, di antaranya sebesar 3.459 MW akan dilaksanakan oleh PLN. Dari jumlah tersebut, dengan kerjasama PLN dan SMI ini direncanakan akan dibangun pembangkit EBT sebesar 1.403 MW.

Terdiri atas PLTA sebesar 904 MW, PLTP sebesar 360 MW, PLTB sebesar 100 MW, PLTM sebesar 38,2 MW dan PLTS sebesar 1,3 MW. Mayoritas kapasitas (55,5%) pembangkit EBT akan dibangun di wilayah Indonesia Timur (783 MW) yang sangat kaya dengan potensi EBT. Rinciannya, di wilayah Maluku Papua sebesar 111 MW, Nusa Tenggara sebesar 25 MW, Kalimantan sebesar 496 MW dan Sulawesi sebesar 146 MW.

Total nilai pembangunan proyek pembangkit EBT tersebut diperkirakan sebesar US$ 4,29 miliar atau sekitar Rp 64,35 triliun. Sebagai pilot project kerjasama PLN dan SMI, direncanakan terdapat tiga proyek yang akan dieksekusi pada tahun 2020, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu.

Selain itu, terdapat pula proyek-proyek EBT lain yang akan dikerjasamakan oleh kedua belah pihak di tahun-tahun yang akan datang.

 

Sumber: kontan.co.id

PLN dan SMI Teken MoU Pembiayaan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) menandatangani nota kesepahaman Kerja Sama Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Berbasis Platform SDG Indonesia One.

Adapun, nilai kerja sama tersebut diperkirakan sebesar US$4,29 miliar atau sekitar Rp64,35 triliun. Sebelumnya, pemerintah telah membentuk platform “SDG Indonesia One” untuk memobilisasi sumber daya keuangan publik dan swasta melalui skema pembiayaan bersama proyek-proyek infrastruktur yang terkait dengan pencapaian SDG, termasuk proyek pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada sektor ketenagalistrikan.

“Kerja sama ini merupakan salah satu langkah nyata sinergi BUMN antara PLN dan SMI untuk merealisasikan target pemerintah sesuai PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, yaitu tercapainya bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025.” ujar Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2020).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk membangun 1.403 MW atau 40 persen dari total penambahan pembangkit listrik EBT oleh PLN. Seperti diketahui, PLN telah berencana untuk menambahkan kapasitas pembangkit listrik EBT sebesar 16.765 GW selama 2019-2028.

Pembangkit listrik hasil pembiayaan SMI mayoritas akan bertenaga air atau PLTA dengan kapasitas energi sekitar 904 MW. Selain PLTA, kerja sama tersebut juga membuat PLN dapat membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTB) berkapasitas 360 MW, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin (PLTB) berkapasitas 100 MW, pembangkit listrik tenaga minihodro (PLTM) berkapasitas 38.2 MW, dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 1,3 MW.

Adapun, sekitar 55,5 persen atau sekitar 783 MW dari seluruh pembangunan pembangkit listrik EBT tersebut akan dibangun di Indonesia bagian timur. Jika dirinci, wilayah Maluku Papua sebesar 111 MW, Nusa Tenggara sebesar 25 MW, Kalimantan sebesar 496 MW, dan Sulawesi sebesar 146 MW.

Sebagai pilot project kerja sama PLN dan PT SMI, direncanakan terdapat 3 (tiga) proyek yang akan dieksekusi pada tahun 2020, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu.

Di sisi lain, kerja sama tersebut juga bagian dari partisipasi Indonesia dalam Agenda 2030 yang dicanangkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mencapai 17 (tujuh belas) target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDG) dimana salah satu targetnya adalah energi yang terjangkau dan bersih (Affordable and Clean Energy).

Dengan kata lain, salah satu tujuan kerja sama tesebut adalah memastikan tersedianya akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern bagi semua orang pada tahun 2030. Selain itu, target penurunan gas rumah kaca adalah sebesar 29 persen pada 2030, dimana sektor energi ditargetkan berkontribusi sebesar 314 juta ton gas karbondioksida (CO2).

 

Sumber: bisnis.com

SMV Kemenkeu Berbagi di Bulan Penuh Berkah

PT SMI bersama dengan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan lainnya yaitu PT PII, PT Geo Dipa Energi, PT SMF, LPEI, dan PT IIF senantiasa berupaya untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 melalui kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam penyedian sarana dan prasarana kesehatan untuk para tenaga medis di garis depan.

Salah satu bentuk kegiatan kolaboratif tersebut adalah memberikan bantuan 585 paket sembako dan 70 paket APD bagi tenaga kesehatan yang tersebar di wilayah Jakarta dan Bandung dengan menggandeng Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat Human Initiative sebagai pelaksana kegiatan di lapangan.

Dalam kegiatan ini, partisipasi bantuan yang diberikan oleh PT SMI berupa paket Alat Pelindung Diri (APD) yang setiap paketnya terdiri dari pakaian hazmat, kacamata pelindung, hand sanitizer, sarung tangan dan multivitamin diberikan kepada RSUD Al Ihsan dan RSUD Al Islam di Bandung.

Webinar: Green Infrastructure Investment Opportunities (GIIO) Vietnam & GIIO Indonesia Update Report Launch

Haloo Sahabat Infra,

PT SMI mempunyai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan kehidupan yang harmonis.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kiprah dan dukungan PT SMI terhadap pembangunan yang berkelanjutan, Sahabat Infra bisa tahu lebih jauh dengan mengikuti Webinar: Green Infrastructure Investment Opportunities (GIIO) Vietnam & GIIO Indonesia Update Report Launch yang diselenggarakan oleh Climate Bonds Initiative (CBI). Webinar ini menghadirkan Bapak Mohammad Ghozie Indra Dalel (Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI) sebagai salah satu narasumbernya.

Untuk mendaftar webinar ini, silakan klik tautan berikut:
https://zoom.us/webinar/register/WN_24oEf_o0S_C50RVtaSMu9g

IDFC Menghimpun Upaya Kolektif dalam Menanggapi Dampak Covid-19: International Development Finance Club Mengatasi Dampak Covid-19 dengan Meningkatkan Upaya dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Lebih Kuat Bagi Manusia dan Planet Bumi

Paris, Prancis, 21 April 2020 – Ketika dunia menghadapi krisis pandemik COVID-19, International Development Finance Club (IDFC) yang merupakan jaringan bank pembangunan nasional dan regional terkemuka, mengumumkan kepada publik terkait komitmennya dalam merespon krisis ini melalui pengalaman dan kompetensi para anggotanya. Anggota-anggota IDFC secara aktif merespons situasi ini dengan serangkaian tindakan yang komprehensif dalam rangka pemulihan ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan dan inklusif. Semua inisiatif tersebut dilampirkan pada siaran pers ini dan akan diperbarui di situs web IDFC.

 

Dalam rangka mengatasi krisis COVID-19, para anggota IDFC telah memobilisasi instrumen dan kapasitas keuangan mereka.

Saat ini bank pembangunan publik di dunia dalam proses mengerahkan upaya mereka menanggapi krisis COVID-19, baik itu bank pembangunan nasional yang mendukung Pemerintah dalam mengimplementasikan protokol darurat dalam pemulihan kondisi ekonomi nasional, bank pembangunan daerah yang berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam memperkuat fundamental perekonomian daerah, atau bank pembangunan internasional berkolaborasi dengan negara-negara mitra dalam rangka pemulihan ekonomi.

Anggota-anggota IDFC secara aktif merespons situasi ini dengan serangkaian tindakan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek secara bersamaan dan mempersiapkan program pemulihan yang lebih baik. Dalam rangka mendukung urgensi dalam mengembangkan kapasitas sistem kesehatan dan infrastruktur sosial, masing-masing anggota IDFC menyediakan pendanaan, dana hibah, dan peralatan untuk rumah sakit serta wilayah yang paling terdampak dan untuk mendukung pengawasan epidemiologis.

Anggota-anggota IDFC juga memutuskan langkah-langkah komprehensif dalam mengimplementasikan mandat counter-cyclical (meredam fluktuasi siklus ekonomi) mereka yang akan menyediakan pembiayaan darurat, fasilitas pembiayaan reguler, dan program jaminan dengan merealokasi pendanaan secara massif atau dengan menempatkan langkah-langkah fleksibel dengan moratoria pembayaran, pemberian masa tenggang atau peringanan suku bunga. Mereka mengusulkan solusi sistemik dengan mendukung sistem keuangan lokal untuk memastikan likuiditas perusahaan dan mempertahankan lapangan pekerjaan. Ketentuan ini tersedia untuk entitas dan sektor yang paling terdampak, seperti UMKM, transportasi, pariwisata, energi, industri, perdagangan, layanan, dan lain-lain. Selain itu, beberapa anggota telah memobilisasi pasar modal dengan menerbitkan obligasi khusus untuk mendukung intervensi dalam penanganan krisis COVID-19. Para anggota IDFC juga saling bekerja bersama untuk mengeksplorasi dan mengimplementasikan inisiatif untuk menciptakan sinergi dalam menanggapi COVID-19 dengan memanfaatkan sumber daya untuk lebih memaksimalkan dukungan terhadap negara penerima. Rincian inisiatif yang dilaksanakan hingga saat ini oleh para anggota IDFC dapat ditemukan di lampiran.

Para anggota IDFC berkomitmen untuk mengumumkan kepada publik secara berkala (lihat lampiran) dan memanfaatkan pengalaman masing-masing sehubungan dengan pemulihan dampak krisis COVID-19 yang bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan dan infrastruktur sosial serta mendukung pemulihan ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan dan inklusif yang akan berkontribusi pada pengalihan arus keuangan yang seimbang.

 

Sudah saatnya bagi para anggota IDFC untuk secara kolektif meninjau skema pengembangan dan meningkatkan kerja sama.

Krisis kesehatan yang terjadi pada saat ini merupakan cerminan dari kerentanan yang kita hadapi. Hal ini mempertanyakan model pengembangan, baik itu dalam hal produksi dan konsumsi serta tantangan dalam menginternalisasi masalah lingkungan dan sosial. Hal ini merupakan faktor penting dalam mewujudkan keamanan masyarakat dengan melindungi kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Inilah saatnya bagi kita untuk memikirkan kembali jalur pembangunan dalam mengatasi masalah ekonomi dan keuangan, kesehatan manusia, keberlangsungan kehidupan flora dan fauna, perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, perjuangan melawan perubahan iklim dan ketidaksetaraan secara keseluruhan. Inilah saatnya bagi kita untuk menata kembali gaya hidup, bekerja, dan berinvestasi untuk menjadi kegiatan yang lebih bijaksana, inklusif, dan tangguh yang diwujudkan melalui kolaborasi dan kerjasama antar pihak.

Kondisi saat ini membutuhkan upaya bersama yang dilakakukan oleh komunitas keuangan pembangunan internasional. Bank pembangunan nasional dan bank pembangunan daerah harus mendukung penuh pembangunan di daerahnya sehingga dapat mendukung upaya kolaboratif terhadap pembangunan berkelanjutan yang lebih efisien. Hal tersebut diwujudkan melalui dukungan sistem multilateral yang dapat membantu menyediakan sumber daya yang memadai dan pembangunan kapasitas.

 

IDFC dan bank pembangunan publik akan membangun koalisi baru menuju investasi pembangunan berkelanjutan di KTT Bank Pembangunan pada akhir 2020

IDFC memainkan peran utama dalam kolaborasi ini bersama dengan para mitranya, seperti Bank Pembangunan Multilateral dan Federasi Dunia Lembaga Keuangan Pembangunan (Multilateral Development Banks and the World Federation of Development Finance Institutions – WFDFI) dan asosiasi regionalnya.

Bank pembangunan publik memiliki berbagai peran dalam meredam fluktuasi siklus ekonomi untuk mengatasi krisis dan mendukung investasi dalam rangka mewujudkan model pembangunan baru yang merujuk kepada implementasi Perjanjian Paris (Paris Agreement) terkait perubahan iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs).

KTT Global Bank Pembangunan Publik yang akan diselenggarakan di Paris pada November 2020 memiliki relevansi dalam konteks ini. Ajang berkumpulnya bank pembangunan publik dari seluruh dunia untuk pertama kalinya ini akan membuka kesempatan untuk terbentuknya kolaborasi secara luas di antara anggota sehingga akan melahirkan inisiatif baru dalam menanggapi isu global.Perhelatan ini juga akan menunjukkan potensi para bank pembangunan dalam mengarahkan semua aliran keuangan untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang berorientasikan kepada perlindungan alam dan memperkuat ketahanan masyarakat.

Rémy Rioux, Ketua IDFC dan Badan Pembangunan Prancis (Agence Française de Développement/ French Development Agency – AFD) mengatakan: “Dalam perjuangan melawan Covid-19, IDFC berperan untuk menghimpun potensi bank pembangunan nasional terkemuka yang tidak hanya dalam membiayai sistem kesehatan dan infrastruktur, tetapi juga menangani upaya pemulihan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Anggota IDFC secara bersama-sama memobilisasi kapasitas keuangan dan keahlian mereka untuk memberikan tanggapan langsung terhadap tantangan jangka pendek serta untuk mempersiapkan dunia pasca-COVID-19 yang akan membutuhkan perubahan paradigma yang telah lama ditunggu-tunggu. KTT Global Bank Pembangunan Publik yang akan diselenggarakan pada bulan November 2020 akan memberikan peluang unik untuk mendorong kontribusi kami pada Agenda 2030 dan Perjanjian Paris (Paris Agreement) dengan tujuan mengarahkan aliran keuangan ke arah investasi pembangunan berkelanjutan yang dapat melindungi kelestarian planet bumi beserta manusia di dalamnya.”

 

Tentang IDFC

International Development Finance Club (IDFC) dibentuk pada tahun 2011 dan merupakan grup terkemuka dari 26 bank pembangunan nasional dari seluruh dunia yang mayoritas aktif di pasar negara berkembang. IDFC adalah penyedia terbesar pembangunan publik dan climate finance yang beroperasi secara global, dengan aset gabungan sebesar US$4 triliun dan komitmen tahunan di atas US$ 600 miliar, termasuk US $ 150 miliar per tahun dalam hal climate finance. Anggota IDFC memiliki fungsi khusus untuk mendukung kebijakan dalam negeri dan secara bersamaan mendukung internasional untuk diimplementasikan secara domestik. Para anggota IDFC bekerja bersama secara selaras untuk mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) dan agenda Perjanjian Paris (Paris Agreement) terkait perubahan iklim. Melalui IDFC dan juga melalui kemitraan erat dengan jaringan bank pembangunan lainnya, para anggotanya mempromosikan dan meningkatkan investasi pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Sejak Oktober 2017, IDFC diketuai oleh Badan Pembangunan Prancis (Agence Française de Développement/ French Development Agency – AFD) dan Sekretariat IDFC bertempat di Paris, Prancis. Informasi lebih lanjut tentang IDFC, silakan kunjungi situs web kami atau ikuti kami di Twitter & Linked in:

 

Kontak Media:

IDFC: Sabrina Hadjadj Aoul – hadjadjs@afd.fr – +33 6 26 87 91 80

 

Untuk informasi selengkapnya silakan unduh Siaran Pers di sini.

PSBB untuk Mengurangi Penyebaran COVID-19 di Indonesia

Apa itu PSBB?

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020, PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam mas 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan PSBB di daerahnya masing-masing. Sampai dengan 14 April 2020, berikut Pemerintah Daerah yang telah disetujui oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan PSBB:

  1. Provinsi DKI Jakarta (dimulai 10 April 2020)
  2. Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok (dimulai 15 April 2020)
  3. Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (dimulai 18 April 2020)

 

Pembatasan kegiatan pada PSBB

  1. Peliburan tempat sekolah dan tempat kerja
    Kegiatan perkantoran dihentikan, kecuali sektor kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan dan perbankan, logistik, kebutuhan sehari-hari, dan industri strategis.
  2. Pembatasan kegiatan keagamaan
  3. Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum
    Dilarang berkerumun lebih dari 5 orang.
  4. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya
  5. Pembatasan moda transportasi
    Jumlah penumpang maksimal 50 persen dari kapasitas kendaraan. Jam operasional angkutan umum dalam trayek dan prasarananya dibatasi mulai pukul 06.00-18.00.
  6. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan
    Kecuali dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi rakyat Indonesia dari ancaman dan gangguan.

 

Jaring Pengaman Sosial PSBB

Pemerintah telah menyiapkan program Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat berpenghasilan kecil yang terdampak kebijakan PSBB dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Bantuan pada program Jaring Pengaman Sosial antara lain:

  1. Program Keluarga Harapan (PKH)
  2. Padat Karya Tunai (PKT)
  3. Kartu Sembako
  4. Kartu Prakerja
  5. Subsidi Listrik
  6. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
  7. Bansos Khusus Wilayah Jabodetabek

Kartu Prakerja, Program Bantuan untuk Meringankan Dampak COVID-19

Dalam rangka meringankan dampak dari pandemik COVID-19 yang dirasakan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, Pemerintah Republik Indonesia menaikkan anggaran Kartu Prakerja di APBN yang awalnya Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Program Kartu Prakerja akan membuka pendaftaran dengan kuota untuk 164 ribu orang per-minggunya, untuk menyasar sekitar 5,6 juta pendaftar selama tahun 2020.

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi dan peningkatan produktivitas melalui bantuan biaya pelatihan yang diberikan kepada semua WNI yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah/kuliah serta mereka yang terkena dampak langsung dari COVID-19.

Bantuan yang diterima dalam program ini adalah senilai Rp3,55 juta yang terdiri dari biaya pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan (Rp2,4 juta), dan insentif survei kebekerjaan Rp50 ribu sebanyak 3 kali (Rp150 ribu).

Jenis pelatihan yang dapat diambil dalam program Kartu Prakerja di masa pandemik COVID-19 adalah yang berbasis daring. Platform digital yang bekerja sama dengan program Kartu Prakerja sampai saat ini antara lain: Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Bagi #SahabatInfra yang ingin mendaftar program Kartu Prakerja ini, dapat langsung mengunjungi situs web resmi Kartu Prakerja di https://www.prakerja.go.id untuk melakukan pendaftaran dengan mempersiapkan informasi seperti data diri, NIK, nomor HP, email dan sebagainya. Menurut siaran pers yang terdapat pada situs web tersebut, pendaftaran akan dimulai pada Sabtu, 11 April 2020.

Pengangkatan Anggota Direksi Baru PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada tanggal 23 Maret 2020

Menteri Keuangan Republik Indonesia (“Menteri”) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/KMK.06/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur (“Keputusan Menteri”) menetapkan sebagai berikut:

Mengangkat Sdri. Sylvi J. Gani sebagai anggota Direksi PT SMI dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung sejak Keputusan Menteri ditetapkan.

Sehingga, susunan anggota Direksi PT SMI saat ini adalah:

Edwin Syahruzad
Direktur Utama

Sylvi J. Gani
Direktur

Darwin Trisna Djajawinata
Direktur

Mohammad Ghozie Indra Dalel
Direktur

Faaris Pranawa
Direktur

 

Untuk informasi lebih lanjut:

Ramona Harimurti
Head of Corporate Secretary

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Tel: +6221 8082 5288
Fax: +6221 8082 5258
Email: corporatesecretary@ptsmi.co.id
Website: ptsmi.co.id

 

Profil Direksi PT SMI dapat dilihat pada halaman Direksi.

Pengangkatan Pelaksana Tugas Komisaris Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI” atau “Perseroan”) pada tanggal 17 Maret 2020

Menteri Keuangan Republik Indonesia (“Menteri”) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT SMI melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.06/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur (“Keputusan Menteri”) menetapkan sebagai berikut:

  1. Mengangkat Sdr. Sukatmo Padmosukarso sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama
  2. Menetapkan masa jabatan Sdr. Sukatmo Padmosukarso sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan sampai dengan diangkatnya Komisaris Utama Perseroan yang definitif oleh Rapat Umum Pemegang Saham
  3. Memberikan kewajiban, tugas, kekuasaan, dan kewenangan kepada Sdr. Sukatmo Padmosukarso sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan diangkatnya Komisaris Utama yang definitif

Sehingga, susunan anggota Dewan Komisaris PT SMI saat ini adalah:

Sukatmo Padmosukarso
Plt. Komisaris Utama

Sukatmo Padmosukarso
Komisaris Independen

Suryo Utomo
Komisaris

A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha
Komisaris

Pesan Menkeu pada HUT PT SMI ke-11: Solutif dan berani mempersiapkan proyek infrastruktur

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI) menggunakan pengalamannya untuk mendiagnosa dan memberikan solusi atas kebutuhan atau kekurangan pembiayaan infrastruktur di negeri ini. Hal tersebut disampaikannya pada perayaan hari jadi PT SMI ke-11 di Sahid Sudirman Center Jakarta.

“Saya ingin PT SMI dengan experience 11 tahun terus mendiagnosa kebutuhan itu, kekurangan-kekurangan itu, dan bagaimana Anda menjadi salah satu yang memberikan solusi, dari mulai financing, technical assistant, sampai Anda memprepare proyek for them,” kata Menkeu.

Selanjutnya, Menkeu meminta PT SMI berpikir secara makro dengan menganalisa APBN. Menkeu membandingkan hasil yang dikeluarkan jika menyalurkan anggaran yang sama kepada PT SMI dengan Kementerian/Lembaga (K/L).

“Saya menginginkan PT SMI membuat benchmark tinggi karena nanti saya bisa mengatakan pada menteri-menteri yang lain, kalau saya taruh di PT SMI 1 triliun itu ternyata dia bisa menghasilkan lebih cepat, lebih baik, dan lebih aman dan bahkan duitnya balik lagi ke saya,” ujar Menkeu.

Lebih jauh, Menkeu berharap inovasi instrumen terus dilakukan, baik konvensional maupun syariah karena kebutuhan pembiayaan infrastruktur makin banyak. Selain itu, PT SMI juga diharapkan mengambil risiko jika ada Pemerintah Daerah (Pemda) yang reform minded namun proyeknya ada di perbatasan.

“Jangan sampai Anda menemukan ada proyek yang bagus, tapi karena nggak berani ngambil karena gap-nya terlalu besar kemudian dia tidak jalan,” pesannya.

Terakhir, Menkeu menginginkan pegawai PT SMI tetap merasa semangat, yakin telah melakukan yang baik untuk negeri, dan terus memperkuat reputasinya agar PT SMI bisa menjadi landskap internasional.

Sementara itu, Direktur PT SMI Edwin Syahruzad pada kesempatan tersebut membeberkan kinerja PT SMI selama sebelas tahun yang dinilai positif. Terakhir, PT SMI memberikan pinjaman berupa standby facility sebesar Rp150 miliar kepada PT Semesta Marga Raya (SMR), pemegang konsesi jalan tol Kanci-Pejagan.

Ingin SMI standar tinggi, Sri Mulyani: Saya bisa bilang ke menteri-menteri lain

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) harus dapat terus mendiagnosa kebutuhan dan memberikan solusi atas kebutuhan atau kekurangan pembiayaan infrastruktur di negeri ini.

SMI adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan.

“Saya menginginkan SMI membuat standar tinggi agar saya nanti bisa mengatakan pada menteri-menteri yang lain, kalau saya taruh dana di PT SMI Rp1 triliun itu ternyata bisa menghasilkan lebih cepat, lebih baik, dan lebih aman dan bahkan uangnya kembali lagi ke saya,” kata Sri Mulyani saat menghadiri perayaan SMI ke-11 seperti dikutip akun Instagram resmi Sri Mulyani @smindrawati, Jakarta, Mingg (1/3/2020).

Sri Mulyani menambahkan, untuk itu PT SMI harus terus berinovasi atas seluruh instrumen untuk mengakselerasikan pembangunan Indonesia.

“Kepada pegawai PT SMI saya menyampaikan agar tetap merasa semangat, yakin telah melakukan yang baik untuk negeri, dan terus memperkuat reputasinya agar PT SMI bisa menjadi landskap internasional,” kata Sri Mulyani.

Sumber: okezone.com