Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia memprediksi Bandara Kulon Progo Yogyakarta jadi hub kargo udara di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), mengatakan prediksi itu mengacu rencana masuknya pesawat berbadan lebar sekelas Boeing 777 dan Airbus A330.
Dengan masuknya pesawat berbadan lebar, imbuhnya, akan membawa dampak positif pengiriman kargo udara secara langsung ke luar negeri.
"Selama ini [pengiriman langsung] selalu dinikmati oleh Soekamo-Hatta Airport, dan sebagian kecil yang melalui Surabaya," tuturnya kepada Bisnis, Senin (24/4).
Dia mendukung pembangunan bandara baru di Kulon Progo yang akan menjadi bandara berstatus internasional.
Yukki yakin trafik kargo udara akan meningkat seiring dengan pengoperasian bandara internasional di Kulon Progo, Yogyakarta.
"Kalau bicara dampak langsung ke angkutan udara melalui Yogya bukan semata memperbaiki infrastruktur bandara. Ini masalah trafik barang."
Selama ini, DI Yogyakarta termasuk dalam 15 besar kota dengan arus kargo udara terbanyak khususnya untuk kegiatan domestik. Pada 2016, volume pengiriman barang domestik melalui jalur udara naik 12% daripada 2015.
"Ini angka yang sangat tinggi dan Yogya termasuk daerah yang menikmati kenaikan tersebut," ujarnya.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tengah memantau progres pembangunan Bandara Kulon Progo untuk menunjang akses menuju Candi Borobudur.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin memaparkan proses pembangunan bandara baru tersebut mengalami kemajuan.
Sejak dicanangkan peletakan batu pertama pada 21 Februari 2017, dia menyatakan sejumlah bangunan penunjang kini hampir rampung.
"Ketika itu Bapak Presiden hadir meletakkan batu pertama, memulai pembangunan dari hari ke hari, dan sekarang proses-proses administrasi sudah hampir selesai," katanya melalui siaran pers.
Terkait kendala dalam pembangunan bandara tersebut, Ridwan memaparkan ada kendala pembebasan lahan, tetapi bukan masalah besar.
"Dalam hal ini, Kemenko Maritim secara formal bertugas untuk mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait, misalnya seperti Kementerian Perhubungan bahkan juga dengan infrastruktur pendukung seperti kelistrikan dan lain-lain," jelasnya.
